Aspal Plastik sebagai Strategi Pengadaan Berkelanjutan

Aspal Plastik: Sebuah Strategi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (Sustainable Procurement)

Oleh Mutiara Ramadhani Kusumadewi, SKM, MH

Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda
dan Trainer Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

Menurut Perpres 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Aspek pengadaan berkelanjutan terdiri atas: 

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan

c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh Pengadaan berkelanjutan dilihat dari Aspek Lingkungan hidup yaitu penerapan aspal plastik yang menjadi bagian dari inovasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mengurangi limbah plastik sejak 2017. Sampah plastik merupakan sampah non organik, yang sulit untuk di urai oleh mikro-organisme dan tidak mudah hancur selama 450-1000 tahun. Pengelolaannya tidak cukup hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah namun perlu pengolahan lebih lanjut, salah satunya dengan menggunakan bahan sampah plastik sebagai campuran Aspal.

Aspal, seperti yang kita ketahui merupakan bahan utama untuk konstruksi jalan dan umumnya berasal dari olahan langsung minyak bumi. Sedangkan sampah plastik berdasarkan data dari Penelitian Jenna Jambeck (2015) yang berjudul "Plastic waste inputs from land into the ocean" yang menyatakan potensi sampah plastik yang ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun masuk ke laut. Hal ini tidak saja berdampak terhadap ekosistem laut tetapi juga memiliki dampak penurunan pariwisata terhadap wilayah yang lautnya kotor atau tercemar.

Dalam penerapan aspal plastik tersebut, ada batas optimum yang harus diperhatikan saat mencampur aspal dengan plastik. Sehingga jika melewati batas optimal tersebut, maka aspal akan mudah getas atau mengalami keretakan. plastik sebagai campuran pada aspal dengan takaran yang sudah ditentukan yaitu Penambahan 6 persen limbah plastik terhadap berat aspal pada campuran akan meningkatkan stabilitas sebesar 40 persen dan lebih tahan terhadap deformasi serta retak lelah.

Berdasarkan penelitian Widi Wantoro dkk (Undip: 2013) penggunaan campuran Limbah Plastik dalam proses pengaspalan jalan memiliki Kekurangan dan Kelebihan yaitu: 

Kelebihan:

1. Kelelehan yang lebih kecil dengan adanya penambahan plastik tetapi masih berada diatas standar yang ditentukan oleh bina marga. Selain itu juga marshall quotient yang lebih besar daripada campuran aspal tanpa penambahan plastik. Hal ini menunjukan bahwa campuran lebih tahan terhadap deformasi plastis, gelombang (washboarding), alur (rutting) dan bleeding.

2. Dapat mengurangi limbah plastik yang sukar terurai untuk dimanfaatkan sebagai filler pada campuran beraspal.

3. Dapat mengurangi kebutuhan aspal.

Kekurangan

1. Dengan penambahan plastik pada campuran beraspal, rongga dalam campuran (VIM) semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan campuran menjadi kurang rapat sehingga air dan udara mudah memasuki rongga-rongga dalam campuran yang menyebabkan aspal mudah teroksidasi sehingga menyebabkan lekatan antar butiran agregat berkurang sehingga terjadi pelepasan butiran (revelling) dan pengelupasan permukaan (stripping) pada lapis perkerasan.

2. Menurunnya keawetan campuran, hal ini terlihat dari rongga yang terisi aspal yang semakin menurun, stabilitas marshall sisa yang semakin menurun serta rongga dalam campuran yang semakin meningkat yang menyebabkan campuran kurang rapat sehingga aspal mudah teroksidasi.

3. Plastik harus dihaluskan terlebih dahulu dengan cara memanaskannya, kemudian dihaluskan dan diloloskan saringan no. 200.

Aspal berbahan campuran plastik merupakan solusi dari epidemi plastik sampah dan kualitas jalan yang buruk yang harus kami lewati. Adapun contoh Negara yang menggunakan Plastik sebagai aspal contohnya India dan Swedia. Beberapa penelitian yang dilakukan di negara-negara maju, salah satunya oleh seorang Profesor Kimia dari India bernama Rajagopalan Vasudevan merancang sebuah cara untuk mengubah sampah plastik menjadi pengganti aspal. Sampah plastik ini menggantikan 15% aspal yang otomatis menghemat dana karena plastik lebih murah dibandingkan aspal yang biasa digunakan.

Juga menurut Toby McCartney pemilik MacRebur Plastic Roads Company dari Scotlandia, untuk menciptakan jalan yang lebih kuat dan tahan lama maka racikan limbah plastik itu dicampur dengan aspal biasa. Awalnya, plastik diolah menjadi pelet (butiran kecil padat) yang menggantikan 20 persen unsur aspal, kemudian setiap ton aspal yang digunakan untuk membangun jalan, terdapat unsur kimia dari olahan 20.000 botol plastik sekali pakai, atau serupa dengan hasil yang didapat dari 70.000 kantong plastik sekali pakai. Jalan-jalan yang dilapisi oleh aditif plastik hasil temuannya itu lebih efektif secara biaya, dan mampu menghasilkan "perekat" yang lebih kuat. Aspal plastik ini terbukti 60 persen lebih kuat dari jalan tradisional. Uji coba di laboratorium dan lapangan telah membuktikan (aspal plastik) tiga kali lebih lama usia pakainya dibandingkan aspal konvensional. Hal ini telah di aplikasikan untuk jalan di Inggris dan kawasan teluk, serta Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Pada konferensi Waste to Energy di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah Indonesia akan menggandeng empat negara maju yakni Swedia, Finlandia, Norwegia dan Denmark mengelola sampah menjadi sumber energi seperti listrik dan aspal. Tujuannya untuk mengurangi limbah sampah yang jumlahnya terus meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga akan menyiapkan Peraturan Presiden mengenai kerja sama ini. Ini digunakan sebagai payung hukum kerjasama Indonesia menangani sampah dengan pihak asing. Dan dihimbau pemda di Indonesia bisa menerapkan hal ini.

Penerapan Strategi Pengadaan ini perlu kerjasama berbagai pihak, karena tidak hanya melibatkan satu-dua Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah maupun Instansi terkait namun masyarakat juga bisa diajak ikut ambil bagian salah satu caranya untuk memilah sampah plastik rumah tangga. Menurut Dr.Riant Nugroho (2012) kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyat Indonesia, setiap keluarga, setiap organisasi (masyarakat maupun pemerintah), baik yang mencari laba maupun nirlaba.

Peran Kepemimpinan dalam Kebijakan Publik sangatlah penting karena mereka bertanggungjawab atas keefektifan organisasi, menjadi tempat berlindung dan merupakan inti integritas kelembagaan. sedemokrasi apapun formulasi kebijakan publik pada akhirnya yang memutuskan adalah pemimpin. The Leader make this happen. karena itu harus memiliki karakter, kredibilitas, nilai, keteladanan dan kemampuan memberi harapan. Jadi, pemimpin yang pada akhirnya menentukan apakah suatu bangsa menjadi besar atau kerdil.

Demikian pula dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pengadaan Barang Jasa pada Perpres 16/2018 salah satunya pada pasal 4 yaitu mendorong Pengadaan Berkelanjutan dan kebijakan Pengadaan Barang Jasa pada Perpres 16/2018 pasal 5 yaitu melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan maka Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Untuk kabupaten Tanah Laut yang beberapa kali mendapatkan Piala Adipura, seharusnya ini menjadi motivasi dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Dengan melaksanakan Sustainable Procurement maka akan ada beberapa manfaat yaitu efisiensi keuangan, membantu pencapaian tujuan sosial, mengurangi emisi gas rumah kaca, menggerakan inovasi, menunjukkan komitmen politik, meningkatkan daya saing rantai pasok (supply chain), memenuhi tujuan lingkungan lainnya.

Artikel ini telah diterbitkan di Buletin Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Edisi 4 / Maret 2019, bisa  di download disini. dan di website resmi birokratmenulis.com: bisa di baca di link ini.

Video di bawah ini merupakan cara penanganan aspal yang perlu di tambal atau di perbaiki dengan sangat simple, di luar negeri.. kapan ya di Indonesia bisa diterapkan?